Polda DIY Korban Memenuhi Panggilan

Polda DIY Korban Memenuhi Panggilan  – Mahasiswi UGM korban perkiraan perkosaan lewat kuasa hukum serta pendampingnya ialah LSM Rifka Annisa selanjutnya mulai bicara. Diantaranya masalah perjuangan korban mencari keadilan semenjak tahun 2017.

Direktur Rifka Annisa, Suharti, menuturkan pascadiperkosa di tempat KKN tanggal 30 Juni 2017 korban atau penyintas telah mengupayakan mencari keadilan. Dimulai usaha penyintas membuka service di Rifka Annisa pada tanggal 18 September 2017.

“Penyintas dengan pribadi membuka service Rifka Annisa, serta berdasar pada hasil assessment awal penyintas alami stres berat. Penyintas ikut membuka service di UKP UGM,” tutur Suharti dalam jumpa wartawan kantornya Jalan Jambon IV, Yogyakarta Yogyakarta, Kamis (10/1/2019).

Tahu memperoleh nilai C di program KKN, penyintas semenjak bulan Oktober 2017 berusaha memulihkan nilainya. Setelah itu penyintas didampingi Rifka Annisa bersua dengan perwakilan rektorat tanggal 7 Februari 2018.

“Kami ikut bersua dengan perwakilan Fisipol, Direktorat Loyalitas pada Warga (DPkM) UGM buat diminta info berkenaan moment kekerasan seksual yg dihadapi (penyintas),” papar Suharti.

Menanggapi hal itu UGM membuat team investigasi pada tanggal 20 April 2018. Team ini selanjutnya dibubarkan sehabis menyerahkan laporan bersama-sama rekomendasinya pada rektor pada tanggal 20 Juli 2018.

Akan tetapi penyintas malah memperoleh berita aktor perkosaan, HS, dapat mengadakan sidang pendadaran skripsi pada tanggal 6 Agustus 2018. Walau sebenarnya awal kalinya Rektor UGM menjanjikan nilai KKN HS dapat ditahan hingga masalah usai.

“Tahu hal semacam itu penyintas berinisiatif menjumpai ketua team investigasi, serta baru dikasih tahu jika team investigasi sudah menyerahkan rekomendasinya ke Rektorat (UGM) pada tanggal 20 Juli 2018,” bebernya.

Usaha penyintas buat memulihkan nilai KKN-nya baru ditanggapi UGM pada tanggal 14 September 2018. Nilai KKN yg awalnya C selanjutnya di ubah pihak UGM jadi A/B. Selanjutnya pada awal November 2018 muncul laporan Balairung.

Laporan Tubuh Penerbitan serta Wartawan Mahasiswa (BPPM) Balairung berjudul ‘Nalar Pincang UGM atas Masalah Perkosaan’ yg diungggah di balairungpress.com jadi percakapan publik. Masalah ini selanjutnya jadi sorotan warga.

Menanggapi bola liar ini, lanjut Suharti, Rektorat UGM mengundang penyintas pada tanggal 26 November 2018. Pokoknya UGM pingin memberi tahu jika mereka sudah membuat Komite Etik buat mengatasi perkosaan yg berlangsung.

Selanjutnya penyintas diundang dengan lisan buat di tandatangani permintaan maaf oleh HS di Rektorat UGM pada tanggal 17 Desember 2018. Tetapi gagasan itu dihentikan dengan sepihak.

“Paling akhir waktu kerja komite etik selesai tanggal 31 Desember 2018. Tetapi penyintas atau team pendamping belum juga dapatkan salinan ketentuan serta rekomendasinya sampai sekarang,” pungkas Suharti.

Korban memang gak bersedia memberikan laporan masalah ini pada polisi. Ia cuma mengidamkan supaya UGM berikan sangsi etik pada tersangka aktor.

Dikatakannya, LSM Rifka Annisa sebagai pendamping korban ikut sudah bersua dengan perwakilan Rektorat UGM. Sampai selanjutnya mereka setuju tidak untuk membawa masalah perkosaan itu ke ranah hukum.

“Akan tetapi tanggal 18 November 2018 Polda Maluku mengontak Rifka Annisa serta menyampaikan kabar perihal penyelidikan yg tengah berjalan. Polda Maluku lalu berkunjung ke Yogya serta mengecek penyintas tanggal 19 November sepanjang 12 jam,” tangkisnya.

Akan tetapi pada perubahannya sekarang masalah ini sudah masuk babak penyelidikan Polda DIY. Bukan korban yg melapor namun Kepala Grup Keamanan serta Keselamatan Universitas (SKKK) UGM, Bijaksana Nurcahyo. Bijaksana dimaksud melapor tiada kesepakatan serta konsultasi dengan penyintas.

Tindak lanjut dari laporan itu, Polda DIY menyebut korban. Korban penuhi panggilan itu, serta bersedia berikan info menjadi saksi korban pada tanggal 18 Desember 2018. Akan tetapi korban menampik visum et repertum.

Penyintas menampik mengerjakan visum et repertum sebab luka fisik telah hilang. Walau begitu korban ajukan permintaan buat mengerjakan visum et repertum psikiatrikum sebab resiko psikologisnya masih tetap membekas.

Udi menyampaikan, walau korban tidak ingin kasusnya dibawa ke ranah hukum, tetapi sekarang korban dapat tatap hadapi proses hukum yg sudah berjalan. Pihaknya lantas mengharapkan masalah ini gak di stop penyidikannya.

“Penyintas, pendamping, serta team (kuasa) hukum akanlah tetap hadapi proses hukum sampai selesai. Masalah ini harusnya tidak di stop penyidikannya (SP3), sebab dapat berikan preseden tidak baik untuk perlakuan masalah kekerasan seksual,” tutupnya.

Suharti ikut mengungkap UGM belum juga mengerjakan semua saran team investigasi. Cuma saran perihal perbaikan nilai KKN korban yg telah dikerjakan.

Dan beberapa saran yg belum juga dilakukan UGM di antarnya ialah oal pendampingan psikologi serta pembebasan ongkos kuliah korban.

Menurut dia, pihak UGM nampak tidak serius memfasilitasi pemulihan psikologis korban. Buktinya ongkos pendampingan psikologis penyintas sepanjang tahun 2017 di jamin Fisipol UGM.

Selanjutnya hingga tanggal 27 Desember 2018, penyintas ikut tetap harus menebus obat dalam rumah sakit akademik (RSA) UGM dengan mandiri.

Gak cuma ke penyintas, beberapa saran team investigasi buat aktor ikut belum juga dilakukan. Salah satunya kewajiban aktor di tandatangani surat permintaan maaf serta penyesalan dihadapan rektor serta orang-tua aktor.

“Selanjutnya arahan berkenaan penundaan wisuda sekurang-kurangnya sepanjang enam bulan untuk aktor (dilanggar). Tanggal 31 Oktober 2018 penyintas temukan nama HS tertulis dalam lis calon wisudawan November 2018,” tutupnya.

Dalam kesempatan berikut kuasa hukum korban, Catur Udi Handayani menyampaikan jika ada enam tuntutan korban pada UGM serta polisi.

Pertama, korban mengharapkan penegak hukum mengerjakan masalah ini dengan adil serta selesai sampai ke meja hijau. Tuntutan ke dua, korban minta UGM penuhi hak penyintas atas info perihal usaha perlakuan yg telah dilaksanakan UGM. Termasuk juga info tindak lanjut UGM atas saran team investigasi.

Ke-tiga, korban menuntut UGM buat selekasnya berikan perlindungan optimal pada penyintas. Sebab keteledoran kampus sudah memicu perlakuan masalah berlarut-larut.

Udi menyambung, korban ikut minta UGM selekasnya penuhi hak-hak penyintas atas pendampingan psikologis sampai sembuh. Ikut minta support material UGM berwujud pembebasan ongkos kuliah.

“Ke-5, minta UGM memulihkan nama baik penyintas. Diantaranya memaksa aktor di tandatangani surat permohonan maaf, serta penyesalan dihadapan rektor serta orang-tua aktor,” katanya.

“Paling akhir kami minta UGM ikut menyudahi tabiat victim-blaming serta tendensi buat mengkriminalisasi penyintas yg dilaksanakan oleh pihak mana saja, menjadi konsekuensi laporan polisi Kepala SKKK UGM,” tutup Udi.