Laporan Akhir Ombudsman Masalah Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Tanah Abang

Laporan Akhir Ombudsman Masalah Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Tanah AbangĀ  – Laporan akhir Ombudsman masalah pengaturan pedagang kaki lima di Tanah Abang butuh dilakukan tindakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Apabila laporan itu diabaikan, jabatan Anies jadi gubernur dapat terancam nonaktif.

” Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Th. 2014 mengenai Pemda, ditata hukuman administratif (untuk kepala daerah yang tidak melakukan referensi Ombudsman) itu dapat di-nonjob-kan, dapat dibebastugaskan, ” kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Domunikus Dalu, dalam jumpa pers di gedung Ombudsman RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).

Itu adalah hukuman untuk kepala daerah yg tidak melakukan referensi Ombudsman. Referensi Ombudsman memanglah harus dikerjakan kepala daerah. Namun hingga selama ini, Ombudsman baru menerbitkan Laporan Akhir Hasil Kontrol (LAHP). Laporan ini baru dapat beralih jadi referensi apabila Pemprov yang di pimpin Anies mengabaikannya.

” Itu sangat jauh. Tetapi ketentuannya sekian, ” kata Dalu.

Sekarang ini, beberapa PKL berdagang ditempat yang semestinya dipakai kendaraan untuk hilir mudik serta pejalan kaki untuk melintas dengan nyaman. Ombudsman berikan saat 60 hari untuk Pemprov DKI kembalikan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, seperti yang lalu. Pemprov DKI butuh memberikan laporan perubahan tindak lanjut itu pada 30 hari pertama.

Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Th. 2014 mengenai Pemda mengatur pekerjaan kepala daerah yang tidak melakukan referensi Ombudsman akan di ambil alih wakilnya. Di bawah ini bunyi ayat itu :

” Kepala daerah yg tidak melakukan referensi Ombudsman jadi tindak lanjut pengaduan orang-orang seperti disebut pada ayat (4) di beri hukuman berbentuk pembinaan spesial pendalaman bagian pemerintahan yang dikerjakan oleh Kementerian dan pekerjaan serta kewenangannya dikerjakan oleh wakil kepala daerah atau petinggi yang ditunjuk. “