Karena Gay Polisi Langsung Saja Dipecat

Karena Gay Polisi Langsung Saja Dipecat – Anggota kepolisian berinisial TT di Jawa Tengah dicoret lantaran punyai arah seksual sama-sama model. Pemecatan itu digugat ke Pengadilan Tata Upaya Negara (PTUN) Semarang namun tidak diterima. Perihal ini memperlihatkan Hak Asasi Manusia (HAM) ada batasnya.

” Dengan cara konstitusional, UUD 1945 berikan agunan kalau tiap-tiap orang punya hak buat kerja dan memperoleh imbalan serta perlakuan yg adil serta pantas dalam interaksi kerja. Lantas, dalam jalankan hak serta kebebasannya, tiap-tiap orang taat terhadap penentuan yg diputuskan dengan undang-undang, sesuai sama Clausal 28J ayat (2) UUD 1945, ” kata pakar hukum tata negara Dr Jimmy Usfunan.

Dalam perkara TT, kebebasan ia dibatasi oleh beberapa prasyarat oleh peraturan yg berlaku. Clausal 21 ayat (1) UU Nomer 2 Tahun 2002 terkait Polri di sebutkan :

Buat diangkat berubah menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seseorang calon mesti penuhi prasyarat sedikitnya sebagaimana berikut :

a. penduduk negara Indonesia ;
b. beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yg Maha Esa ;
c. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pancasila serta Undang-Undang Basic Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; d. berpendidikan terendah Sekolah Menengah Umum atau yg sederajat ;
e. berusia terendah 18 tahun ;
f. sehat jasmani serta rohani ;
g. tidak sempat dipidana lantaran mengerjakan satu kejahatan ;
h. berwibawa, jujur, adil, serta bersikap tak tercela ; serta
i. lulus pendidikan serta kursus pembentukan anggota kepolisian.

” Walaupun ini adalah syarat-syarat calon anggota Polri, akan tetapi bukan bermakna prasyarat itu punya sifat einmalig atau cuma berlaku ketika itu saja. Dikarenakan, prasyarat itu bisa diidentifikasi berubah menjadi prasyarat resmi serta materiil, ” kata pengajar Kampus Udayana, Bali itu.

Prasyarat resmi itu seperti, berpendidikan terendah SMA sampai tidak sempat dipidana lantaran kejahatan. Pemanfaatan prasyarat resmi berlaku 1 kali, ketika pengecekan berkas berubah menjadi calon anggota kepolisian. Dan prasyarat materiil, seperti WNI, beriman serta bertakwa, setia terhadap NKRI, berwibawa, jujur, adil serta bersikap tak tercela.

” Tak berlaku sewaktu pendaftaran, akan tetapi pun jadikan pedoman dalam batasi tabiat serta berubah menjadi penilaian selanjutnya disaat seorang menyandang status jadi anggota Polri. Sampai ada batasan akhlak buat anggota Polri dalam berperilaku yg perlu atau mungkin tidak perlu, ” ujar Jimmy.

Karenanya, menurut Jimmy, penilaian perlu atau mungkin tidak perlu ataupun bersikap tercela, adalah ‘otonomi’ dari untuk instansi Polri dalam mengartikan serta menindak aksi anggotanya yg dikira tak etis.

” Oleh karena itu, perkara pemecatan Anggota kepolisian berinisial TT di Jawa Tengah, adalah satu ketentuan yang wajib dihormati oleh penduduk, dikarenakan penilaian pelanggaran adat profesi adalah ‘otonomi’ semasing instansi. Namun, dengan cara konstitusional, terus dikasihkan area untuk TT buat mengerjakan tuntutan ke pengadilan, ” pungkas Jimmy.