Home / Berita Umum / Hukuman Cambuk Tidaklah Cukup Untuk Korupsi Di Aceh

Hukuman Cambuk Tidaklah Cukup Untuk Korupsi Di Aceh

Hukuman Cambuk Tidaklah Cukup Untuk Korupsi Di Aceh – Senyum Irwandi Yusuf sedikit tersungging kala mengemukakan tidaklah ada hukum cambuk buat seorang yg bisa dibuktikan mengerjakan tindak pidana korupsi di Aceh. Sejurus lantas, Gubernur Aceh itu melangkahkan kaki menuju ke mobil yg mengantarnya ke rumah tahanan (rutan).

” Tidaklah ada hukum cambuk, ” kata Irwandi kala ditahan KPK pada Rabu (4/7) melalui larut malam. Hukuman cambuk benar-benar persis dengan Aceh yg menempatkan hukum syariat Islam atau qanun. Akan tetapi sayangnya, tidaklah ada satupun qanun yg mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Diliat dari web Pemprov Aceh, acehprov. go. id, ada 13 qanun yg terlist. Qanun itu mengatur bermacam hal, dari hukum acara jinayat atau pidana dalam Islam sampai masalah minuman keras dan perzinaan. Kerap kali, hukumannya ialah dicambuk di hadapan khalayak.

Menurut aktivis antikorupsi Aceh, Mahmudin, pandangan penataan qanun mengenai korupsi udah keluar sejak mulai 2014. Akan tetapi sampai sekarang qanun itu gak kunjung terwujud.

Mahmudin menyebutkan ada bermacam pembicaraan yg keluar dalam pengkajian qanun itu. Akan tetapi ada satu dugaan Mahmudin yg pula sebagai Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) itu mengenai argumen qanun itu gak jua disahkan. Apakah yang dimaksud?

” Karna sebagian besar yg teperdaya persoalan korupsi kan mereka (banyak petinggi). Maka mereka istilahnya buat hukuman utk menghukum diri mereka sendiri, ” kata Mahmudin.

Dugaan akal-akalan banyak petinggi Aceh dimulai dari legislatif sampai eksekutif bab qanun korupsi yg dikemukakan Mahmudin cukup masuk logika. Sampai, Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiry memohon biar Irwandi atau siapa-siapa saja warga Aceh yg turut serta korupsi utk dipotong tangannya.

” Walau yg di tangkap orang Serambi Mekah, KPK gak butuh segan-segan karna gak semua orang Serambi Mekah saleh, ada pula yg jahat. Jadi apabila ada bukti tangkap, jangan sampai bebaskan serta potong saja tangannya, supaya maka pelajaran buat orang beda, ” kata Muslim.

Nada pro biar qanun itu disahkan juga diserukan golongan akademisi. Di antaranya ialah dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Kampus Andalas Feri Amsari. Dia menilainya aplikasi qanun di Aceh mesti menyeluruh, termasuk juga berkenaan korupsi.

” Menurutku menarik (pandangan qanun korupsi) menjadi usaha bangun efek kapok. Jangan sempat qanun cuma utk zina dll ada, tetapi utk korupsi tdk, ” kata Feri.

Disamping itu, golongan akademisi yang lain berikan pandangan tidak serupa ialah dari guru besar hukum dari Kampus Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji. Terputus dari belum juga terdapatnya qanun yg mengatur tindak pidana korupsi, Prof Anto–panggilan akrab Indriyanto–menilai Undang-Undang No 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau umum dimaksud UU Tipikor udah cukup utk memidanakan seseorang pemeran korupsi.

” Meski ada kekhususan regulasi di Aceh, mestinya UU Tipikor terus menjadi regulasi sendiri, bukan hanya berbasiskan qanun (seandainya kedepannya sungguh-sungguh dirapikan serta disahkan) atau pun dalam konteks unifikasi serta kodifikasi hukum pidana yg terus mengaku terdapatnya perubahan delik privat tindak pidana, ” kata Prof Anto.

Bagaimanapun juga, penegak hukum yg sekarang mengatasi Irwandi dan beberapa orang yg sekarang udah berstatus menjadi tersangka ialah KPK. Instansi antikorupsi itu tentu tunduk pada hukum positif yg berlaku di Indonesia, lebih utama buat KPK ialah UU Tipikor.

” KPK cuma berwenang mengatasi persoalan dugaan korupsi memanfaatkan UU Tindak Pidana Korupsi. Kalopun ada peraturan pidana beda di Aceh, kami tdk berwenang (utk menerapkannya), ” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

About admin