Ekonomi Rendah Akankah Dapat Pengaruhi Qanun Poligami Aceh

Ekonomi Rendah Akankah Dapat Pengaruhi Qanun Poligami Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berubah menjadi bahan penuturan beberapa hari ini. Perihal itu lantaran langkah parlemen yg tengah membicarakan peraturan keluarga yg di dalamnya memperbolehkan poligami.

Propinsi Aceh sendiri sebagai salah satunya lokasi yg perkembangan ekonominya masih termasuk lamban. Bahkan juga, angka perkembangan ekonomi Aceh saja masih dibawah rata-rata perkembangan ekonomi nasional.

Mengambil data Tubuh Pusat Statistik (BPS) Minggu (7/7/2019) Aceh menuliskan perkembangan ekonomi sebesar 4, 61% selama 2018. Angka itu lebih rendah ketimbang perkembangan ekonomi nasional yg sentuh 5, 1%.

Pada 10 propinsi di Pulau Sumatera, Aceh jadi masuk ke 5 propinsi dengan perkembangan ekonomi yg rendah. Sumatera Selatan berubah menjadi propinsi paling maju ekonominya dengan angka perkembangan sebesar 6, 04%.

Ditengah-tengah perekonomian yg cukup lamban itu, malahan DPRA tengah membicarakan peraturan buat memperkenankan poligami untuk penduduk, bukan memajukan kesejahteraan ekonomi yang pasti masih kurang.

DPRA beralasan saat ini meriah dilaksanakan nikah siri oleh beberapa pihak yg melaksanakan poligami. Nikah siri bikin pertanggungjawaban pria pada istri-istri serta anak-anaknya lemah.

” Dengan meriah berlangsungnya kawin siri ini, pertanggungjawaban terhadap Tuhan ataupun anak yg dilahirkan ini kan lemah. Jadi kita setuju mengontrol, toh bila kita gak mengatur kan kawin pun begitu, ” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif.