BNP2TKI Takut Kena Blaclist

BNP2TKI Takut Kena Blaclist – Sekretaris Paling utama Tubuh Nasional Peletakan serta Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono menyebutkan TKI ilegal asal Indonesia takut masuk daftar hitam andaikan mendaftar program Enforcement Card dengan kata lain E-Kad yang disiapkan Pemerintah Malaysia.

” Karna mereka tidak ingin rekam sidik jari, (dapat) di-blacklist. Mereka takut tidak bisa kembali pada Malaysia sepanjang 3 sampai 5 th., ” papar Hermono di Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Juli 2017.

Ketakutan itu di anggap jadi di antara penyebab ramainya TKI ilegal yang bersembunyi sampai ke rimba. Banyak juga buruh migran Indonesia yang lari membawa bayi serta berdiam di area menggenaskan buat hindari otoritas imigrasi Malaysia.

” Kami imbau jangan pernah lakukan beberapa hal yang malah jadi memperburuk kondisi. Dari pada ambillah kemungkinan, tambah baik pakai langkah yang telah disiapkan, yakni pulang dengan suka-rela, ” papar Hermono.

Menurutnya, ada dua pilihan untuk WNI yang tertangkap dalam operasi keimigrasian Malaysia yang berlaku mulai sejak 1 Juli 2017. Beberapa TKI tidak berizin itu cuma dapat melakukan pembuangan ke luar negeri selesai serentetan sistem hukum di Malaysia, atau mendaftar pembuangan ke luar negeri dengan suka-rela dengan membayar cost RM 800, atau setara Rp 2, 5 juta.

Bekas Wakil Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur itu berujar kalau TKI ilegal yang tertangkap akan diselidiki sepanjang dua minggu, saat sebelum melakukan persidangan di Imigrasi Malaysia. Hukuman yang dijatuhkan condong berbentuk kurangan detensi berdurasi 3-6 bln., bergantung pelanggaran yang dikerjakan TKI yang perihal.

” Sesudah itu dideportasi. Biasanya lewat (pos imigrasi) Pasir Gudang di Johor ke Tanjung Pinang (di Indonesia). Cost pembuangan ke luar negeri umumnya akan di tanggung oleh Malaysia, sesudah di Tanjung Pinang baru dikerjakan oleh Kementerian Sosial Indonesia, ” ujar Hermono.

Imigrasi Malaysia sudah menjaring 2600 orang tenaga kerja ilegal selesai akhiri program E-Kad. Ada setidaknya 350 TKI dari jumlah itu.

Kemlu RI lewat KBRI Kuala Lumpur serta deretan Konsulat Jenderal juga sudah kirim nota diplomatik pada pemerintah negeri jiran. Berisi, Indonesia memohon akses kekonsuleran manfaat menanggung pemenuhan hak basic beberapa TKI ilegal yang tertangkap.